Home

Tentang ITPI

  • Print
Details
Category: Umum
Published on Thursday, 24 March 2011 04:52
Written by Administrator
Hits: 274
Page 1 of 4

Institut Tata Kepemerintahan Popular Indonesia (ITPI) atau IPGI, Indonesian Popular Governance Institute merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat (non governmental organization – NGO) yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan tata kepemerintahan di berbagai tingkat relasi dalam melayani masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

IPGI/ITPI didirikan pada pertengahan tahun 2000, sebagai bentuk komitmen diantara para pendirinya. Kala itu, IPGI dikenal sebagai ‘Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives’ atau Kemitraan Indonesia dalam Inisiatif Lokal Tata Kepemerintahan. Pada Desember 2005, IPGI kemudian merubah logo dan nama kelembagaannya menjadi Indonesian Popular Governance Institute. Perubahan tersebut merupakan bagian dari stategi kampanye dinamis guna menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi popular di Indonesia. Namun demikian, komitmen dan semangat IPGI/ITPI tidaklah berubah. Dalam bentuk baru ini, IPGI/ITPI memfokuskan kegiatannya pada penguatan demokrasi dan tata kepemerintahan popular, dimana staf pemerintahan lokal diperlakukan sebagai salah satu stakeholder strategis.

Kegiatan IPGI/ITPI diselenggarakan melalui satu kantor sekretariat dan empat wilayah proyek lainnya – Cimahi dan Indramayu (Provinsi Jawa Barat), Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), serta Bintuni (Provinsi Papua Barat). Sekretariat nasional yang berlokasi di Bandung memayungi keseluruhan program yang diselenggarakan di empat wilayah proyek lainnya.

Latar belakang sosial dan politik program-program IPGI/ITPI


Dalam konteks implementasi program yang lebih luas, Indonesia saat ini berada dalam tren pergerakan demokratis yang tengah melanda dunia – yang ditandai oleh berakhirnya 32 tahun kepemerintahan Suharto. Seperti halnya negara lain yang baru memulihkan dan membangun kembali demokrasinya, Indonesia mengalami masa-masa sulit dan konflik antarkelompok – yang biasanya bermuara kepada masalah politik dan ekonomi. Paradigma tata kepemerintahan baru ini mengedepankan proses, politik, dan kemitraan. Kondisi ini mendorong pada perubahan revolusioner dalam konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta antara negara dan warganegara dimana setiap pihak dihadapkan pada peran-peran baru yang berbeda dari peran mereka sebelumnya.

Hingga saat ini, pemahaman yang dimiliki masyarakat dalam konteks politik lokal masih terbatas pada konsep “satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan kekerasan; satu-satunya cara untuk mencapai keputusan adalah melalui monopoli kekuasaan; satu-satunya cara untuk memperoleh promosi adalah dengan memiliki koneksi; serta satu-satunya cara untuk mengorganisir politik adalah melalui budaya KKN”.

Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui bahwa terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk mengkonstruksi program dan kebijakan penting, seperti misalnya membangun dan mengedukasi konstituen pada isu-isu politis; melakukan lobby guna mencapai kepentingan mereka; terlibat dalam kegiatan debat publik, maupun mendorong kebijakan publik alternatif atau upaya penyelesaian konflik secara damai. Adalah tugas bersama masyarakat untuk membangun jaringan dengan kelompok politisi serta gerakan pro-demokrasi guna mempromosikan alternatif politik yang nyata kepada partai-partai besar maupun elit politik yang dominan.